KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Aula Bamega, Selasa (8/9/2026). Rapat membahas kesiapan menghadapi ancaman bencana selama musim kemarau.
Sekretaris Daerah Kotabaru H Eka Saprudin membuka rakor tersebut mewakili Bupati Kotabaru. Ia mengatakan musim kemarau meningkatkan risiko karhutla sekaligus kekeringan yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih dan sektor pertanian.
Menurut Eka, kekeringan juga dapat memperbesar risiko karhutla yang berpotensi menimbulkan polusi udara, kerusakan ekosistem, serta dampak terhadap kesehatan dan perekonomian.
Ketersediaan sumber air menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Pemerintah daerah, kata Eka, perlu mencari dan mengembangkan sumber air baku, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Pulau Laut.
Selain ketersediaan air, kesiapan sarana pemadaman juga menjadi perhatian. Peralatan dan kendaraan untuk penanganan karhutla disebut tersedia, tetapi keterbatasan sumber air dapat menghambat proses pemadaman di lapangan.
Karena itu, Eka meminta pemerintah daerah, pihak swasta, aparat, dan masyarakat memperkuat koordinasi untuk mencegah karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hj Melinda Ratna Agustina, mengatakan rakor tersebut diikuti sekitar 80 peserta dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Melinda menyebut Kabupaten Kotabaru saat ini berstatus siaga darurat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, BPBD meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan sumber daya, serta memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Rakor tersebut diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang dapat diterapkan untuk menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau.
