BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu dari delapan daerah yang Mal Pelayanan Publiknya (MPP) diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Senin (15/6/2026).
Peresmian dilakukan secara nasional dan dirangkai dengan Seminar Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) MPP. Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan peresmian MPP baru merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Menurut Rini, peresmian delapan MPP tersebut menambah jumlah MPP yang beroperasi di Indonesia menjadi 313 unit atau sekitar 61,5 persen dari total pemerintah daerah di Indonesia.
“Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan keberadaan MPP merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
“Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” kata Andi Rudi Latif.
Selain Kabupaten Tanah Bumbu, tujuh MPP lain yang diresmikan yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
