BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ikut dalam pilot project kolaborasi penanganan jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri.
Kesepakatan bersama program tersebut ditandatangani Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Andi Rudi Latif mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat penanganan infrastruktur jembatan yang menjadi akses masyarakat.
“Kesepakatan bersama ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat,” ujar Andi Rudi.
Menurutnya, jembatan berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang, dan pelayanan publik.
Program tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan, termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendukung penanganan jembatan melalui pengalokasian anggaran.
Dukungan anggaran tersebut akan diarahkan melalui perubahan anggaran tahun 2026 maupun anggaran murni tahun 2027.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan pilot project di Kalimantan Selatan merupakan bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, sebanyak 131 jembatan desa disinergikan melalui program Judesa.
Roy berharap pelaksanaan pilot project di Kalimantan Selatan dapat menjadi model yang diterapkan di provinsi lain.
Selain penanganan jembatan non-nasional, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, termasuk rencana pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut.
