KOTABARU – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kotabaru mendukung pengembangan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/10/2026). Kegiatan itu dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Fathul Jannah Muhidin dan Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru Suci Anisa Rusli.
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan ialah pelatihan seni merangkai buket dan peluang usaha rumahan. Melalui pelatihan ini, peserta mendapat pengetahuan dan praktik merangkai buket sekaligus mengenal potensi keterampilan tersebut sebagai peluang usaha.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan Sri Mawarni mengatakan, perpustakaan perlu dikembangkan sebagai ruang belajar, berkarya, berinovasi, dan memberdayakan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
“Literasi tidak boleh hanya menjadi urusan perpustakaan. Literasi adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Menurut Sri Mawarni, pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perpustakaan desa, posyandu, PKK, dan taman baca masyarakat. Lembaga tersebut diharapkan turut membuka akses pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Kotabaru M. Fuad Fahruddin mengatakan, program literasi perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pengembangan program tersebut, kata dia, dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari perikanan, pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kuliner. Pelatihan juga dapat diarahkan pada pemasaran digital, fotografi produk, kelas komputer, literasi digital, dan keterampilan kreatif lainnya.
“Pengetahuan yang diberikan hendaknya dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat,” katanya.
Fuad menambahkan, keberhasilan program literasi berbasis inklusi sosial membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Melalui program tersebut, literasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membantu masyarakat mengembangkan keterampilan produktif yang berpotensi menjadi sumber penghasilan. Bagi perempuan, keterampilan itu dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
