BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Lotusa Batulicin, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan forum tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat terkait prioritas, sasaran, dan program pembangunan daerah. Ia menekankan penyusunan RKPD 2027 perlu bersifat adaptif, integratif, serta mampu menjawab tantangan daerah secara strategis.
RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029 dan disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tema pembangunan yang diusung yakni “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur, dan Beradab.”
Dalam forum tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pengembangan infrastruktur.
Ia mengingatkan agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis nasional, antara lain penanganan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta program layanan kesehatan, pendidikan, dan makan bergizi.
Kegiatan FKP dihadiri Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati, unsur Forkopimda, serta perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sesi pemaparan, Perencana Ahli Madya Bappeda Kalimantan Selatan Yudhi Mahendera menyampaikan arah kebijakan pembangunan provinsi. Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu M. Untung RLU memaparkan visi dan misi kepala daerah dalam perencanaan pembangunan 2027. Sementara itu, praktisi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dari Kemendagri, Agustinus Sulistiyanto, memaparkan materi terkait transformasi strategis menuju kemandirian ekonomi dan peran daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hasil forum konsultasi publik diharapkan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027 yang lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap isu strategis daerah.
